Latar Belakang

1. Dari mana asal muasal kampanye Publish What You Pay (Ungkapkan Apa Yang Anda Bayarkan)?

Pada bulan Desember 1999 Global Witness menerbitkan sebuah laporan berjudul A Crude Awakening, sebuah pemaparan tentang keterlibatan nyata industri minyak dan perbankan dalam menjarah aset-aset negara selama perang sipil 40 tahun di Angola. Laporan ini membuat orang tahu jelas bahwa penolakan untuk membukakan informasi finansial oleh perusahaan-perusahaan minyak multinasional saat itu dibantu dan dihasut oleh kesalahan manajemen dan penggelapan pendapatan dari minyak bumi oleh para elit penguasa negara.

Laporan ini disimpulkan dengan sebuah dengar pendapat terbuka atas perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Angola untuk “mengungkapkan apa yang anda bayarkan” (“publish what you pay”). Bagaimanapun, jelas bahwa kurang transparannya industri ekstraksi juga menjadi tanda adanya hal-hal penting yang perlu diperhatikan di negara-negara lain yang, seperti halnya Angola, juga kaya-sumberdaya tetapi miskin.

Karena itulah, Global Witness bersama dengan anggota-anggota pendirinya, CAFOD, Open Society Institute, Oxfam GB, Save the Children UK dan Transparency International UK, memutuskan untuk mencanangkan kampanye ke seluruh penjuru dunia menghimbau semua perusahaan pengeksploitasi sumberdaya alam ( natural resource companies ) untuk mengungkapkan catatan pembayaran-pembayaran mereka untuk pemerintah pada setiap operasi.

Kampanye Ungkapkan Apa Yang Anda Bayarkan alias Publish What You Pay (PWYP) diluncurkan pada bulan Juni 2002 oleh George Soros, Chairman Open Society Institute. Segera sesudah itu, koalisi kecil yang terdiri atas ORNOP-ORNOP bergabung satu sama lain seperti Catholic Relief Services, Human Rights Watch, Partnership Africa Canada, Pax Christi Netherlands dan Secours Catholique/CARITAS France, bersamaan dengan meningkatnya jumlah kelompok-kelompok dari negara-negara berkembang. Sejak kampanye ini diluncurkan, koalisi ini tumbuh pesat dan terus berkembang ke seluruh dunia.

2. Seberapa serius sebuah problem yang muncul di negara-negara kaya-sumberdaya tetapi miskin, sebagai akibat dari kurangnya keterbukaan?

Investasi pemodal luar di industri-industri minyak, gas dan pertambangan merupakan sumber pendapatan yang cukup berarti bagi pemerintah di lebih dari 50 negara berkembang. Sekitar 3.5 milyar manusia tinggal di negara-negara ini, di mana 1.5 milyar-nya berpendapatan kurang dari US$2 per hari. Selanjutnya, duabelas dari 25 negara di dunia yang paling tergantung pada mineral dan enam negara yang paling tergantung pada minyak bumi, oleh Bank Dunia ( World Bank) diklasifikasikan sebagai “negara miskin dengan hutang besar” , beberapa di antaranya dengan catatan Human Development Indicators sebagai yang terburuk di dunia.

Ketergantungan terhadap sumberdaya ekstraktif cenderung menggiring lembaga-lembaga ke keadaan keuangan yang tak dibukukan, banyak di antara mereka tidak memiliki infrastruktur yang cukup dan ahli-ahli untuk mengelola pendapatan-pendapatan dalam ukuran substansial yang mengalir masuk dari sektor ini.

Struktur politik yang mendatangkan keuntungan di seputar ekonomi “bonanza” ini pada umumnya gagal dalam membawa perubahan sosial dan budaya yang mengarah ke investasi-jangka panjang dalam pembangunan sosial, sebab pemerintah negara kaya-sumberdaya menggunakan tarif rendah perpajakan dan bantuan untuk mengurangi tekanan-tekanan demokratik dan secara tidak lazim membelanjakan sebagian besar dari pendapatan, dalam jumlah luar biasa tinggi, untuk urusan keamanan dalam negeri. Negara-negara yang bergantung pada kekayaan minyak dan mineral juga menghadapi peluang lebih besar untuk terjadinya perang saudara dan konflik; perbandingannya bisa dilihat, bahwa negara-negara yang bergantung pada sumberdaya alam mengalami konflik sipil hanya kurang lebih seperempatnya.

Di Afrika misalnya, sekitar tiga per empat dari perdagangan benua ini berhubungan ke sektor sumberdaya alam. Pada tahun 2003, investasi AS di ladang minyak Afrika membubung hingga US$ 10 milyar per tahun – dua pertiga hingga tiga perempat dari seluruh total investasi tahunan di benua ini. Jika pendapatan yang diperoleh dari investasi ini dikelola secara transparan dan dibukukan dengan baik, mereka dapat memperoleh basis untuk keberhasilan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.

Saat ini, ketika kekayaan sumberdaya alam diekstraksi dari benua itu, sekitar 300 juta penduduk Afrika hidup dengan pendapatan kurang dari satu dollar per hari, angka harapan hidup adalah 48 tahun dan (makin) menurun; sepertiga anak-anak mengalami kurang gizi; 40 persen anak-anak tidak memiliki akses untuk pendidikan.

Di wilayah Danau Besar (Great Lakes), lima juta orang terbunuh dalam konflik bernuansa kekerasan dalam sepuluh tahun terakhir, sebagian terbesar dari korban konflik tersebut secara langsung atau tidak langsung didanai oleh ekstraksi sumberdaya alam. Satu perlima dari tentara prajurit di dunia berada di Afrika dan Asia Selatan – yaitu dua wilayah termiskin di dunia – dan kedua wilayah ini telah memperlihatkan peningkatan pembelanjaan militer yang dikemudikan oleh arus pendapatan yang tidak dibukukan (tidak terhitung).

Transparansi pendapatan adalah sebuah kriteria mendasar bagi pemerintahan yang baik: anda tidak bisa mengelola apa-apa yang tidak bisa anda ukur. Hal ini telah digarisbawahi oleh International Development Association dan dalam Tinjauan atas Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional (Review of National Poverty ReductionStrategies) yang disusun oleh International Monetary Fund, yang menggarisbawahi bahwa keterbukaan dan transparansi di dalam negara-negara itu dan kemitraan dalam pembangunan internasional adalah sangat penting bagi suksesnya upaya pengurangan kemiskinan.

3. Mengapa perusahaan-perusahaan sektor ekstraksi enggan memenuhi himbauan untuk membeberkan apa-apa yang telah mereka bayarkan?

Sumberdaya alam diandalkan oleh negara untuk kepentingan warga sebuah negara. Rakyat memiliki hak yang jelas untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan pendapatan berkenaan dengan sumberdaya mereka. PWYP mengajak perusahaan minyak, tambang dan gas multinasional untuk menunjukkan informasi dasar yang sama tentang pembayaran-pembayaran net untuk sebuah negara berkembang yang secara rutin siap untuk membeberkannya di negara maju.

Perusahaan-perusahaan atau badan-badan usaha milik negara juga harus bisa mempertanggungjawabkan secara finansial pembayaran-pembayaran yang dikeluarkan untuk pemerintah dan juga penerimaan-penerimaan pendapatan. Informasi ini secara bersama-sama akan membantu warga negara di negara-negara ‘kaya-sumberdaya tetapi miskin’ untuk meminta pemerintah mereka untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan dan dengan begitu akan terjadi suatu debat demokratis tentang pemanfaatan dan distribusi sumberdaya tersebut.

Perusahaan-perusahaan seringkali dapat diketahui terlibat pada korupsi dan kemerosotan kondisi sosial di negara-negara tempat mereka beroperasi, walaupun mereka menghasilkan suatu sumber investasi berharga yang, apabila dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, semestinya bisa menjadi satu sumber untuk pertumbuhan dan pembangunan yang akan memberi manfaat bagi seluruh warga negara di negara-negara miskin tersebut.

4.Pembayaran apa yang sebaiknya diungkapkan dan bagaimana caranya?

Perusahaan-perusahaan minyak, gas dan hasil tambang menghasilkan sejumlah pembayaran yang berbeda-beda untuk pemerintah. Termasuk di dalamnya:

“Ungkapkan Apa Yang Anda Bayarkan” /Publish What You Pay (PWYP) menghimbau agar pembayaran-pembayaran dalam bentuk net tahunan dipublikasikan oleh semua perusahaan ekstraktif (multinasional dan badan usaha milik negara) untuk setiap negara tempat operasi mereka.

Di semua negara, pembeberan informasi pembayaran-pembayaran sebaiknya:

Panduan Laporan disusun di bawah dukungan lembaga Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative) dapat berlaku sebagai sebuah dasar tentang bagaimana sebaiknya pembayaran-pembayaran oleh perusahaan dan pendapatan pemerintah dipublikasikan.

5. Bagaimana pengungkapan ini bisa dipantau atau dimonitor?

Salah satu bentuk yang bisa dipakai sebagai model adalah lembaga monitoring independen untuk setiap negara terdiri atas representatif pemerintah, kalangan industri, masyarakat sipil/madani (warganegara biasa), dan lembaga keuangan internasional. Lembaga ini akan berperan sebagai peninjau atas pengungkapan pembayaran-pembayaran dan informasi pendapatan-pendapatan. Hal ini akan menjamin publikasi dan penggunaan informasi yang luas melalui masyarakat sipil setempat dan di media . Lembaga ini juga akan membentuk suatu basis untuk debat pada tingkat lokal dengan pesertanya adalah warga negara dan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain, tentang pengelolaan pendapatan negara dan isu-isu pengeluaran pembelanjaan .
Satu contoh yang berguna untuk ditiru adalah Komite Pengawas Pendapatan Minyak Chad-Cameroon Petroleum (Chad-Cameroon Petroleum RevenueOversightCommittee) yang terdiri atas anggota-anggota dari pihak pemerintah, lembaga judikatif dan sejumlah perwakilan masyarakat madani -- yang memonitor pengeluaran-pengeluaran dari proyek ini.

Komite ini dibentuk berdasar sebuah undang-undang yang diluncurkan oleh parlemen Chadian. Keberadaan komite ini juga suatu kondisi dukungan Bank Dunia untuk jalur pipa minyak, yang menekankan bahwa Bank Dunia melihat bahwa masyarakat madani memiliki peran kunci dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah-pemerintah untuk menjamin bahwa penghasilan dari industri sumberdaya alam digunakan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan untuk upaya-upaya pembangunan sosial.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jalur pipa minyak dan komite peninjau, silahkan kunjungi situs-situs ini:

IMF juga dapat berperan dalam memonitor pembayaran-pembayaran perusahaan dan pengungkapan pendapatan-pendapatan pemerintah. Kode Praktik yang Baik dalamTransparansi Fiskal yang disusun oleh IMF ( IMF Code of Good Practice in Fiscal Transparency ) adalah sebuah standar ‘good practice’ untuk transparansi fiskal yang sudah ada dan suatu alat penting yang dengannya IMF dapat melakukan surveillance terhadap kebijakan fiskal dan isu-isu kelembagaan. Saat ini ada 46 negara yang secara sukarela menyusun laporan terhadap kode ini.

6. Mengapa pengungkapan terhadap satu basis perusahaan perlu dilakukan?

Pengungkapan oleh perusahaan-perusahaan pada tingkat nasional diperlukan agar warga negara di negara berkembang yang kaya-sumberdaya mampu melacak aliran dana pendapatan dari setiap perusahaan. Pelacakan ini adalah dalam rangka untuk menjaga akuntabilitas pemerintah untuk pengelolaan pendapatan tertentu .

Agregasi (pengumpulan secara kolektif) dari semua pembayaran perusahaan akan menyelubungi aliran-aliran pendapatan secara individual dan dengan begitu mengingkari hak para warganegara setempat untuk mendapatkan informasi tentang uang yang diperoleh dari sumberdaya alam ‘mereka’.

Agregasi akan membuat crosschecking informasi dengan pendapatan pemerintah menjadi rumit dan tidak dapat dipercaya, dan juga akan membuat pemantauan menjadi sulit – padahal tidak perlu sulit – bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam lembaga-lembaga peninjau yang memantau cara pemerintah menangani pendapatan dari sumberdaya alam.

Selanjutnya, pengungkapan perusahaan secara individu adalah standar yang diterima di setiap negara berkembang, sehingga setiap standar yang lebih rendah di negara berkembang akan berlawanan dengan filosofi transparansi yang telah diprakarsai oleh sejumlah pemerintah negara-negara dan perusahaan-perusahaan.

Pengungkapan atas suatu basis perusahaan adalah hal yang paling menguntungkan perusahaan tersebut (the companies’ best interests) karena akan memperlihatkan secara jelas kontribusi finansial untuk negara yang bersangkutan, dengan begitu akan meningkatkan peringkat lisensi sosialnya untuk beroperasi dan menimbulkan daya tekan yang lebih besar terhadap negara untuk bertanggung jawab atas bagaimana pendapatan itu digunakan.

7. Mengapa perusahaan-perusahaan tidak mengungkapkan informasi secara sukarela ?

 a) Ancaman bagi keuntungan kompetitif perusahaan-perusahaan

Mengandalkan transparansi sukarela akan menjadi problematis, ketika perusahaan-perusahaan mengalami pembatalan lisensi operasi dan lisensi itu diberikan kepada pesaing yang kurang menghargai tata krama/etika. Perusahaan-perusahaan juga seringkali dicegah untuk mengungkapkan informasi karena adanya klausul-klausul tertentu dalam kontrak mereka .

Sebagai kesimpulan, diperlukan undang-undang/peraturan untuk tingkat lapangan, yang memberikan kebebasan untuk melakukan aksi-aksi yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan dan untuk mengatasi setiap “klausul penyegelan” ( “gagging clauses”) dalam kontrak-kontrak yang melarang pengungkapan informasi-informasi yang dibutuhkan. Pengumuman tentang niat BP untuk mengkampanyekan “ungkapkan apa yang mereka bayarkan” ("publish what theypay" ) di Angola pada tahun 2001 ternyata membawa ancaman pemberhentian kontrak dengan Sonangol, perusahaan minyak negara Angola, BP belum mengungkapkan informasi tentang pembayaran pajak dan royalty untuk pemerintah tetapi BP mengungkapkan tentang penandatanganan kesepakatan bonusnya.

Ungkapkan Apa Yang Anda Bayarkan (PWYP) tidak bermaksud mengancam keuntungan bisnis perusahaan-perusahaan di negara berkembang.

Tentunya koalisi hanya meminta perusahaan-perusahaan untuk membuka informasi dasar yang sama tentang pembayaran-pembayaran untuk negara yang telah mereka lakukan secara rutin di negara-negara berkembang, yang kemudian akan berlangsung terus untuk meyakinkan bahwa investasi mereka di negara-negara berkembang tempat mereka beroperasi memberi kontribusi secara efektif bagi pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Pengungkapan secara individual tentang pembayaran net satu atau beberapa perusahaan untuk sebuah negara hanya akan memperlihatkan sepersekian dari total pendapatan yang diterima, sehingga tidak memberikan suatu basis akurat untuk mengawasi pertanggungjawaban pemerintah.

Kami meminta perusahaan-perusahaan untuk memperlihatkan informasi dasar yang sama tentang pembayaran net untuk negara, seperti yang telah mereka lakukan secara rutin di negara maju.

Perusahaan-perusahaan telah sering secara rahasia menyetujui pasal-pasal tentang data pembayaran di dalam perjanjian lisensi mereka dengan pemerintah setempat (host governments). Pasal-pasal rahasia dan kesucian kontrak harus terus dihormati, tetapi sebaiknya tidak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau pemerintah-pemerintah sebagai suatu penghambat untuk transparansi pembayaran dan informasi pendapatan.

Dengan meningkatnya tekanan atas perusahaan-perusahaan untuk sepakat terhadap transparansi keuangan, maka sangat jelas kenapa mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik pasal-pasal tersebut untuk menghindari publikasi dan berada di dalam format yang tidak menyeluruh – khususnya dengan jutaan rakyat bergantung pada manajemen pendapatan negara yang benar untuk kepentingan kesejahteraan mereka.

8. Apakah pengungkapan informasi menjadi kepentingan para pemegang saham?

Ya. Sebuah pasar (market) tidak dapat bergerak efektif jika tidak ada informasi. Lebih dari itu, dunia bisnis tertarik pula untuk melakukan:

a. Informasi keuangan yang lebih baik

Pasar uang, analis dan dana-dana investasi akan mendapat keuntungan dari informasi yang lebih banyak.

Para analis investasi membutuhkan informasi tentang pembayaran-pembayaran untuk suatu negara termasuk pula untuk menghitung biaya-biaya kegiatan bisnis dalam negeri, untuk mengevaluasi resiko-resiko dengan lebih baik, untuk menguji peluang keuntungan dari investasi-investasi dan untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan subsidiari di negara-negara tertentu yang lemah.

Semakin tinggi tingkat pengungkapannya, para investor semakin baik kemampuannya untuk melindungi keuntungan-keuntungan mereka. Investasi besar dan dana-dana pensiun telah diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan besar minyak, gas dan pertambangan yang sebaiknya memunculkan motivasi untuk perubahan.

b. Nilai pemegang saham jangka panjang

Kami yakin para pemegang saham jangka panjang tertarik untuk menciptakan suatu lingkungan investasi yang lebih stabil dan memberi sumbangan bagi suatu pembangunan yang berkelanjutan jika perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif dikelola atau dioperasikan secara lebih transparan di semua negara.

Saat ini, para pemegang saham mungkin dapat memperoleh informasi tentang pembayaran oleh perusahaan sektor ekstraktif untuk pemerintah-pemerintah, jika mereka memintanya, tetapi para pemegang saham di negara-negara yang sumberdaya pemerintah terikat pada perserikatan, permintaan untuk informasi semacam itu akan ditolak

c. Resiko kredit

Keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan konflik pendanaan atau mendukung suatu rezim yang korup, bagi para investor juga membawa sejumlah resiko kredit yang terkait. Resiko-resiko itu termasuk:

Para investor telah menggarisbawahi pentingnya transparansi pendapatan untuk perusahaan-perusahaan. Hal ini disampaikan dalam suatu pernyataan ( statement) yang ditandatangani oleh para manager dana Amerika Utara, Eropa dan Afrika Selatan, yang secara kolektif merepresentasikan dana US$6.9 trilyun dan yang memiliki saham besar di sejumlah perusahaan minyak multinasional.

Pernyataan investor itu sebagai berikut:

“Perusahaan yang memberikan pembayaran yang sah untuk pemerintah-pemerintah , tetapi tidak diungkapkan, bisa dituntut sebagai penyumbang bagi suatu kondisi yang memudahkan terjadinya korupsi di dalamnya.

Ini adalah sebuah resiko bisnis yang nyata, menyebabkan perusahaan-perusahaan rentan terhadap tuduhan melakukan pendukungan perilaku korup, merusak “lisensi untuk operasi” lokal dan global mereka, membuat mereka rentan terhadap konflik lokal dan ketidakamanan, dan kemungkinan merusak prospek komersiil jangka panjang mereka di pasar- pasar ini.”

Transparansi sebagai resiko langsung investasi Ada suatu pengakuan yang jelas di kalangan komunitas investasi, khususnya pada kejadian skandal Enron yang lalu di Amerika Serikat, bahwa good corporategovernance dan manajemen serta sistem akutansi di dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab, menghasilkan suatu manfaat langsung pada kinerja (performance) keuangan perusahaan.

9. Kenapa ORNOP (organisasi non pemerintah atau NGO) sebaiknya mendukung kampanye Ungkapkan Apa Yang Anda Bayarkan (Publish What You Pay /PWYP) ?

Kampanye PWYP atau Ungkapkan Apa Yang Anda Bayarkan menaruh perhatian kepada organisasi-organisasi non-pemerintah (ORNOP atau NGO) baik nasional maupun internasional yang bergiat di bidang pembangunan internasional, pengurangan kemiskinan, hak asasi manusia, tanggungjawab sosial perusahaan dan pelestarian lingkungan. Banyak organisasi-organisasi semacam itu telah bergabung dalam koalisi sehubungan dengan banyaknya bukti-bukti tentang manfaat-manfaatnya yang sulit diingkari bahwa transparansi pembayaran akan memberi manfaat bagi rakyat yang hidup di negara-negara kaya-sumberdaya tetapi miskin.

Kampanye Ungkapkan Apa Yang Anda Bayarkan (PWYP) konsisten dengan upaya-upaya lokal dan internasional untuk mengurangi kemiskinan, memerangi korupsi, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat good governance.