Pemerintah negara-negara produser di selatan seharusnya melakukan hal-hal seperti di bawah ini:
- Menghapus hambatan-hambatan legal dan ekstra-legal ke pengungkapan secara transparan pembayaran-pembayaran perusahaan dan pendapatan (revenue) pemerintah dari sektor ekstraktif. Hal ini termasuk menghapus pasa-pasal tidak-terungkap dalam perjanjian-perjanjian kerjasama produksi (production sharing). Pengukuran-pengukuran semacam ini dapat diterapkan pada semua perjanjian-perjanjian kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang ada saat ini atau yang akan datang.
- Berkolaborasi dengan kelompok-kelompok warga masyarakat, memantau pengelolaan dan pengalokasian kekayaan sumberdaya termasuk pengembangan mekanisme pengawasan pendapatan (revenue) yang melibatkan pemerintah dan masyarakat madani.
- Mempublikasikan hasil-hasil audit independen regular dari perusahaan-perusahaan sumberdaya nasional.
- Memasukkan dan mengidentifikasi pendapatan-pendapatan sumberdaya di dalam anggaran nasional
- Berpartisipasi secara sungguh-sungguh ke dalam upaya-upaya internasional dengan tujuan meningkatkan transparansi di industri-industri ekstraktif dan bekerja dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut.
Pemerintah-pemerintah di Eropa, Amerika Utara dan negara-negara berkembang seharusnya melakukan hal-hal seperti di bawah ini:
- Melibatkan diri secara kondisional ke kegiatan pembimbingan pengembangan non-kemanusiaan untuk negara-negara berkembang kaya-sumberdaya, yang akan mewajibkan publikasi informasi pembayaran-pembayaran perusahaan dan penerimaan pemerintah dari sektor minyak, gas dan pertambangan.
- Menekankan manajemen yang transparan, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan atas pendapatan-pendapatan sumberdaya, dalam hubungan bilateral mereka dengan semua negara berkembang.
- Mempergunakan pengaruh mereka untuk memprioritaskan manajemen pendapatan yang transparan, jujur dan bisa dipertanggungjawabkan di dalam Grup Bank Dunia (World Bank Group) dan IMF, dan mendorong agar transparansi menjadi bagian utama di semua urusan pinjaman, program-program pembangunan dan bimbingan teknis.
- Mendukung suatu Standar Pelaporan Keuangan (Financial Reporting Standard) untuk industri-industri ekstraktif yang mewajibkan rincian pelaporan negara-per-negara atas pembayaran-pembayaran perusahaan untuk semua pemerintah luar.
- Bekerja dengan otoritas pengaturan pasar uang untuk memasukkan suatu kewajiban di dalam peraturan-peraturan listing untuk perusahaan-perusahaan ekstraktif yang telah diperdagangkan, untuk membuat rincian pembayaran kepada pemerintah-pemerintah secara negara-per-negara.
- Mewajibkan Lembaga-Lembaga Kredit Ekspor untuk memperluas dukungan bagi perusahaan-perusahaan industri ekstraktif untuk mengimplementasikan criteria transparansi sebagai suatu syarat untuk memperoleh pinjaman.
- Melalui pengembangan program-program bimbingan dan program-program lainnya, mendukung kamampuan pemerintah-pemerintah untuk mengelola pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumberdaya dan kemampuan organisasi-organisasi masyarakat madani untuk memantau an mengawasi pertanggungjawaban pemerintah mereka.
- Secara efektif mendukung upaya-upaya internasional dengan tujuan meningkatkan transparansi pembayaran-pembayaran pendapatan (revenue) sumberdaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk negara-negara berkembang.